TEMPO.CO, Nusa Dua - Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah kini tengah menyiapkan perencanaan untuk melakukan rekonstruksi di daerah bencana yakni, Lombok, Nusa Tenggara Barat dan juga Palu di Sulawesi Tengah. Menurut Bambang, perencanaan ini dilakukan untuk mempersiapkan kucuran dana pinjaman yang akan diberikan oleh Asian Development Bank atau ADB.
"Kami sedang menyiapkan perencanaan untuk rekonstruksi Palu dan Lombok. Program perencanaan ini dilakukan sesegera mungkin sebelum dananya cair," kata Bambang ditemui di Hotel Laguna, Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018.
Bambang menjelaskan pinjaman yang diberikan oleh ADB tersebut memiliki termin lebih panjang dari biasanya yakni hampir 30 tahun atau disebut consenssional loan. Sebab, pinjaman ini diberikan untuk penanganan bencana khususnya rekonstruksi bencana yang membutuhkan waktu cukup lama.
Mantan menteri keuangan ini mengatakan, pencairan dana dari ADB tersebut sudah siap dilakukan kapan saja. Namun demikian pihak ADB masih menunggu rencana program rekonstruksi dari pemerintah tersebut.
Sebelumnya, ADB telah menyiapkan dana sebesar US$ 500 juta untuk membantu rehabilitasi korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. "ADB juga mengalokasikan tambahan dana US$ 500 juta untuk berjaga-jaga jika Indonesia membutuhkan tambahan bantuan," seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat, 12 Oktober 2018.
Presiden ADB Takehiko Nakao menyebutkan jika ditotal ada bantuan darurat senilai hingga US$ 1 miliar untuk mendukung penanganan dan upaya rekonstruksi di daerah terdampak secepat mungkin. Hal ini diungkapkannya saat bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di sela-sela pertemuan tahunan IMF-World Bank Group 2018 hari ini, di Nusa Dua, Bali.
Pinjaman tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rekonstruksi infrastruktur yang sangat penting, termasuk pasokan air dan sanitasi, sekolah, jalan dan jembatan, serta jaringan listrik. Bantuan ini di luar dari program pinjaman reguler ADB bagi Indonesia, yang rata-rata mencapai US$ 2 miliar setiap tahunnya.
Pinjaman bantuan darurat ADB akan disiapkan lewat berkoordinasi dengan pemerintah, masyarakat yang terdampak, dan para pemangku kepentingan lainnya. Bantuan itu akan diproses secara cepat untuk dapat segera disetujui Dewan Direktur ADB.
Pinjaman tersebut memiliki ketentuan khusus berupa masa tenggang 8 tahun dan masa pembayaran kembali selama 32 tahun, atau lebih lama daripada biasanya. ADB juga akan memberi bantuan teknis guna mendukung kajian kebutuhan kerusakan yang dipimpin pemerintah dan perencanaan pemulihan serta rekonstruksi.
Dalam pertemuannya dengan Jokowi, Nakao memuji manajemen makroekonomi Indonesia yang baik. Dia menekankan kuatnya fundamental ekonomi Indonesia sebagaimana ditunjukkan dengan proyeksi kuatnya tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto sebesar 5,2 persen dan tingkat inflasi yang stabil di level 3,4 persen pada 2018.
Simak berita tentang Bappenas hanya di Tempo.co
